Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi I DPR yang mengunjungi markas Komando Operasi Udara III (Koopsud III) di Biak, Papua. Foto: Jaka/rni

Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mendukung adanya penyeimbangan alokasi anggaran pertahanan Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Sebab, wilayah tersebut memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III yang sangat strategis terutama untuk lalu lintas di area Pasifik. Untuk itu, Komisi I DPR akan memastikan bahwa proporsi dan alokasi anggaran untuk pengembangan alutsista di Indonesia Timur ini sangat memadai.

"Kita ini sebagai pembuat kebijakan sering dikejar dengan pertanyaan kenapa Indonesia Timur sulit sekali mengejar ketertinggalan dari Indonesia bagian barat. Jawabannya ternyata sangat tidak sederhana. Salah satunya adalah memang mau tidak mau keberpihakan anggaran untuk alutsista itu belum besar terhadap Indonesia Timur. Sebagian besar anggaran APBN untuk Indonesia Timur itu lebih untuk dana otonomi khusus dan juga untuk dana perimbangan pusat ke daerah dalam bentuk transfer," ujar Farhan saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi I DPR yang mengunjungi markas Komando Operasi Udara III (Koopsud III) di Biak, Papua, Sabtu (17/12).

Menurut Politisi F-NasDem ini, bentuk keberpihakan anggaran sampai saat ini dalam kerangka strategis nasional yang terintegrasi itu belum terwujudkan. Oleh karena, selama ini, keberpihakan anggaran untuk alutsista di Indonesia Timur masih bersifat secara parsial.

“Ketika kita hanya memprioritaskan Indonesia Timur, kita juga tidak menomorduakan Indonesia bagian tengah dan barat. Ya tantangannya adalah bagaimana sebetulnya kita bisa menyeimbangkan keberpihakan anggaran untuk Indonesia Timur," terang Farhan.

Yang menarik, kata Legislator Dapil Jabar I ini, mengenai kesejahteraan prajurut di Koopsud III ini, seperti perumahan, sudah sangat memadai. Semuanya secara perlahan sudah mendapatkan perumahan dan renovasinya berjalan lancar. Oleh karena memang jumlah personel TNI yang ada di wilayah itu juga tidak banyak.

"Mereka lebih banyak membutuhkan sarpras ke penambahan kapasitas bandara dan juga penambahan keamanan bandara karena yang sekarang lebih banyak bandara untuk sipil. Jadi, memang salah satu tugas utama dari Koopsud III ini adalah memastikan fasilitas sipil itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,"ucap Farhan.

Selain itu, Farhan juga berpesan, dalam menjaga wilayah Indonesia ini, Koopsud III harus terus menunjukkan sebuah kolaborasi yang sangat erat dengan kesatuan lainnya di TNI dan juga dengan kepolisian sebagai satu bagian dari operasi gabungan. Karena wilayah kerja dari Koopsud III ini juga menyangkut wilayah urat nadi perekonomian di Indonesia Timur.

"Wilayah ALKI III ini sangat luas. Jadi mau tidak mau harus jua melibatkan Angkatan Laut, tetapi saat yang bersamaan juga melibatkan Angkatan Darat karena pengamanan-pengamanan bandara itu tidak mungkin sendirian hanya Angkatan Udara. Jadi, perlu juga bekerja sama dengan pihak kepolisian,"ungkap Farhan. (jk/rdn)